Hasan Nasbi Batal Mundur, Komisi I DPR Minta Istana Evaluasi Pola Komunikasi Publik

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta Istana untuk segera mengevaluasi pola komunikasi publik setelah pembatalan pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, mengatakan keputusan seorang pejabat strategis seperti Kepala PCO yang sempat dikabarkan mengundurkan diri, tapi kemudian dibatalkan tidak bisa dianggap enteng. Menurutnya, ada masalah serius dengan tim komunikasi Istana.

Hal itu khususnya terkait dengan pernyataan Hasan Nasbi yang merespons pengiriman kepala babi ke kantor Tempo yang menimbulkan kontroversi. Komentar Hasan Nasbi dinilai tidak memiliki empati, karena meminta Tempo memasak kepala babi yang dikirim orang yang tidak dikenal.

Padahal, pengiriman kepala babi merupakan bentuk teror kepada media. Tindakan itu, menurutnya, masalah serius yang perlu disikapi secara bijak. Juru bicara Istana yang mewakili institusi resmi negara seharusnya menyampaikan statement secara bijak. "Bukan malah meminta kepala babi untuk dimasak. Komentar itu bukan mencerminkan juru bicara kepresidenan yang profesional," ujar Deng Ical, kepada wartawan, Rabu (7/5).

Baca juga:

Lanjut Pimpin PCO, Hasan Nasbi Diperintah Prabowo Perbaiki Diri

Ia menjelaskan seorang juru bicara harus paham bahwa ia mewakili institusi negara, bukan mewakili diri sendiri. Jadi, ketika menyampaikan pernyataan kepada media, ia harus betul-betul diatur dan dipertimbangkan secara matang. "Jangan ada sentimen pribadi ketika menyampaikan keterangan resmi, karena dia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ungkapnya.

Dalam masalah kepala babi yang dikirim ke Tempo, lanjut Deng Ical, seharusnya jubir istana menyampaikan pernyataan sesuai konteks masalah yang terjadi, yaitu terkait dengan pengiriman kepala babi yang menjadi ancaman bagi media.

"Sebenarnya itu masalah komunikasi yang sangat dasar. Jubir istana seharusnya sudah mengatahui bagaiamana menghadapi media," jelas legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I itu.

Untuk itu, mantan Wakil Wali Kota Makassar itu meminta Istana mengevaluasi pola komunikasi publik sehingga tidak ada lagi kontroversi dan pro-kontra yang disebabkan pernyataan jubir yang tidak tepat.

Daeng Ical mendorong pemerintah membentuk sistem komunikasi terpadu dan profesional, termasuk membangun tim juru bicara yang solid dan terlatih dalam merespons isu-isu sensitif.

Soal pernyataan mundur, seharusnya ada signal green light atau sinyal persetujuan dulu baru disampaikan ke publik. Selama ini, publik dibuat bingung oleh banyaknya pola komunikasi publik yang tidak konsisten. Belum reda pembatalan mutasi di tubuh TNI, muncul lagi PCO.

“Ini bukan hanya soal Hasan Nasbi atau soal TNI. Ini soal bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau komunikasi lemah, kepercayaan publik bisa tergerus,” pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Gara-Gara Ketemu 3 Orang Ini, Kepala PCO Hasan Nasbi Batal Mundur

?