DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar

MerahPutih.com - Pernyataan Anggota Komite II DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng curhat Jawa Barat (Jabar) sering disalahkan ketika banjir melanda Jakarta langsung dibalas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Gubernur Jakarta menyatakan salah satu penyebab ibu kota tergenang air adalah banjir kiriman dari wilayah hulu yang notabene masuk wilayah Jawa Barat.

Polemik tersebut ditanggapi oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, yang menyerukan Pemerintah Jakarta dan Pemerintah Jawa Barat untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah banjir itu.

Baca juga:

Jawab Pernyataan Komeng soal Jawa Barat Penyebab Banjir Jakarta, Pramono: Tak Sepenuhnya Akibat Daerah Penyangga

Menurut dia, banjir ini sudah menjadi masalah bersama antara Jakarta dan wilayah-wilayah penyangga yang ada di sekitarnya. Berbagai faktor bermain peran yang membuat masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja.

"Harus ada kerja sama antara Jakarta dan wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama pemerintah daerah Jabar untuk mengatasi permasalahan ini," kata Bun Joi Kamis (18/9).

Menurut dia, Gubernur Pramono dan Gubernur Dedi Mulyadi perlu duduk bareng dan berdiskusi mengenai cara-cara terbaik untuk menangani permasalahan ini.

Baca juga:

Dedi Mulyadi Tak Terima Bogor Disalahkan Jadi Biang Kerok Banjir Jakarta

"Apabila itu terjadi dan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan untuk menjalankan rencana bersama mengendalikan banjir, maka semua warga tanpa mempedulikan tempat tinggalnya lah yang bisa mendapatkan manfaatnya," terusnya.

Bun menjelaskan tidak bisa dipungkiri kalau salah satu faktor terjadinya banjir di Jakarta karena air kiriman adalah berkurangnya daerah resapan air di wilayah-wilayah hulu, terutama yang berada di sepanjang aliran sungai.

Menurut Bun, hal itu perlu jadi perhatian bersama antara DKI Jakarta dan Jabar, di mana pemerintah provinsi (Pemprov) dari kedua belah daerah harus dapat bekerjasama satu dengan yang lainnya, terlebih karena masalahnya bersifat lintas batas wilayah. Masalahnya, banyak dari wilayah hulu ini berada di luar batas administratif DKI Jakarta.

Baca juga:

Pramono Mengaku Belum Sempat Tidur Demi Tangani Banjir Jakarta

"Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan di sana. Tapi, DKI Jakarta juga harus memainkan peran proaktif dalam hal ini dan turut berpartisipasi di perbaikan-perbaikan yang dilakukan di wilayah hulu," ujarnya.

Kata dia, saat ini sudah tidak bisa lagi sekadar menunjuk jari mencari siapa yang bertanggungjawab. Namun, kedua belah pihak harus mulai berbicara mengenai bagaimana caranya melakukan penghijauan lahan kembali secara bersama.

"Bagaimana membangun sistem pengendalian banjir yang terintegrasi, dan memastikan hal-hal sesederhana pengerukan sungai sudah berjalan secara merata di semua daerah, termasuk Jabar. Pemprov DKI perlu berkolaborasi dengan tetangga-tetangganya," tutupnya. (Asp)