DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim

Merahputih.com - DPR RI menyoroti aspek kesejahteraan prajurit dalam proses pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, saat melakukan kunjungan spesifik ke Korem 162/Wira Bhakti di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Elita menjelaskan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan prajurit merupakan salah satu poin krusial yang terus diperjuangkan Komisi I DPR. Isu ini menjadi semakin relevan, termasuk dalam menghadapi rencana kebijakan negara terkait pengiriman 20 ribu personel TNI ke Gaza, yang sempat menjadi perbincangan hangat publik.

“Rencana pengiriman 20 ribu personel ke Gaza bukan hal sederhana. Itu membutuhkan keputusan politik negara, tidak bisa hanya dilakukan oleh Presiden harus ada persetujuan DPR juga,” ujar Elita kepada Parlementaria usai pertemuan, Rabu (27/11).

Baca juga:

Tak Hanya 20 Ribu Prajurit, Pesawat dan KRI TNI Juga Ikut Misi Gaza

Kondisi Perumahan Prajurit dan Kunjungan Lapangan

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa jika negara memutuskan untuk menugaskan prajurit ke luar negeri, maka aspek kesejahteraan baik bagi prajurit yang bertugas maupun keluarga yang ditinggalkan harus menjadi prioritas utama.

Komisi I disebut rutin membahas isu kesejahteraan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan dan para pimpinan tiga matra TNI. Salah satu masalah yang paling sering disoroti adalah kondisi perumahan prajurit yang dinilai banyak tidak layak.

“Jangan hanya mereka dikirim tugas, tetapi kesejahteraan mereka juga harus dipikirkan, termasuk keluarga yang ditinggalkan,” tegasnya.

“Tugas TNI sangat berat, tapi coba kita lihat kondisi asrama dan rumah mereka. Banyak yang tidak layak,” tambah Elita.

Komisi I berencana melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tugas prioritas, termasuk Sorong dan Papua pada bulan Desember mendatang. Elita menegaskan bahwa Komisi I secara konsisten mendukung peningkatan alokasi anggaran bagi TNI dalam pembahasan APBN, khususnya yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan prajurit, seperti perumahan.

“Banyak sekali tentara kita yang bertugas di Papua. Kita ingin melihat sejauh mana kesejahteraan mereka benar-benar dijamin negara. Jangan sampai tenaga mereka diambil, nyawa mereka terancam, tapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Itu namanya zolim,” tegas Elita.

Baca juga:

Empat Syarat Wajib Jenderal Bintang Tiga Pimpin Misi Gaza, Apa Saja?

Elita Budiati menyimpulkan bahwa kesejahteraan prajurit adalah bagian integral dari kesiapsiagaan dan kehormatan institusi pertahanan negara, bukan sekadar isu finansial.

“Ini adalah wujud komitmen kita bahwa prajurit yang menjaga NKRI harus mendapatkan hak dan perlindungan terbaik dari negara,” pungkas Elita.