DPR-Pemerintah Kompak HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, IKN Jadi 'Penonton' Dulu?
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf. (Dok. Media DPR)
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung penuh pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI di Jakarta.
Ia menilaia bahwa menggelar acara di Jakarta akan jauh lebih efisien dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pembangunannya masih berjalan.
Menurut Dede Yusuf, memindahkan ribuan orang ke IKN untuk peringatan HUT RI akan memakan anggaran yang sangat besar dan dinilai tidak efisien, terutama mengingat kondisi anggaran saat ini.
"Kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya. Menurut saya itu tidak akan efisien, tapi kalau dilakukan di sini (Jakarta) itu akan efisien," ujar Dede, Senin (21/7).
Baca juga:
Upacara HUT ke-80 RI di Jakarta, Jokowi Minta Masyarakat Dukung Prabowo
Meskipun demikian, Dede Yusuf menekankan perlunya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres) baru agar perayaan di Jakarta sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan peringatan HUT kemerdekaan dilaksanakan di Ibu Kota.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro juga menjelaskan bahwa perayaan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 akan dipusatkan di Jakarta karena pembangunan IKN yang belum rampung.
"Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," kata Juri.
Meski begitu, ia menambahkan bahwa akan tetap ada upacara di IKN yang diikuti oleh Otorita IKN, sementara upacara di titik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta.
Baca juga:
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa tim kepanitiaan HUT Ke-80 RI telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan PCO sebagai salah satu bagiannya.
Sementara itu, logo dan tema resmi HUT Ke-80 RI yang seharusnya dirilis pada Jumat (18/7) diundur hingga Minggu (20/7).
Sosialisasi logo dan tema akan dilakukan melalui pembagian cenderamata saat "car free day" di sepanjang M.H. Thamrin-Sudirman, Jakarta pada Minggu (20/7).
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra