DPR Bakal Beri Penghargaan ke Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR
Soffi Amira - Jumat, 16 Agustus 2024
Presiden Joko Widodo. (Dok. Sekretariat Negara)
MerahPutih.com - DPR RI akan memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jumat (16/8).
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar menyebutkan, sidang ini akan digelar di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Ini merupakan Sidang Tahunan MPR terakhir di era kepemimpinan Jokowi. Hari ini juga merupakan terakhir kalinya Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan.
"Ada dalam bentuk apresiasi, ada juga dalam bentuk catatan-catatan untuk kita semua supaya kita semua bisa lebih solid dalam menjalankan proses ketatanegaraan," kata Indra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Baca juga:
Indra menjelaskan, para tamu yang hadir akan mengenakan pakaian adat Nusantara. Namun, dia tidak menyebutkan pakaian adat yang digunakan.
"Ya kalau busana, busana Nusantara, saya enggak bisa sebutkan, seperti biasanya," ujarnya.
Diketahui, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD mengangkat tema Nusantara Baru, Indonesia Maju.
Sidang Tahunan 2024 akan terdiri dari tiga agenda, yaitu Sidang Tahunan MPR dalam rangka HUT RI yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan para tamu undangan.
Baca juga:
Kemudian, Sidang Bersama DPR dan DPD, yang tahun ini DPR menjadi tuan rumah. Pada agenda Sidang bersama DPR dan DPD, Puan Maharani akan menyampaikan pidato kenegaraan.
Terakhir, agenda ketiga pada rangkaian Sidang Tahunan adalah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan terakhir DPR untuk periode 2019-2024.
Pada agenda ini, Presiden Jokowi akan menyerahkan Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
