Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Pusat Rp 15 T, Pramono Terpaksa Utak-atik Biaya Prioritas

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku tak mau ambil pusing terkait adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp 15 triliun hingga menyisakan Rp 11 triliun.

Menurut dia, harus ada solusi yang diambil Pemerintah DKI. Dengan adanya pemotongan ini, pihaknya bakal memetakan pembangunan yang prioritas.

"Kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan. Harus ada creatif financing yang dilakukan. Kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta," urai Pramono di Jakarta, Rabu (1/10).

Baca juga:

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Pramono mengaku masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah untuk APBD tahun 2026. Namun, berapapun nilai yang diputuskan, Pramono mengaku Pemprov DKI harus siap.

"Bagi Jakarta, tentunya dalam kondisi apapun kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun dan memperbaiki Jakarta ini," kata Pramono

Setelah mendapatkan kepastian mengenai nominal DBH yang dikurangi, Pramono akan langsung mengumpulkan jajarannya untuk menyesuaikan perencanaan anggaran dan program kerja prioritas pada tahun depan.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkap baru menerima informasi bahwa pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

Baca juga:

Transfer Pusat Dipotong Jadi Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing

Padahal, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026. Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pusat seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp 26 triliun.

"DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," ucap Khoirudin kepada wartawan.

DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.

Baca juga:

Miris, APBD Jakarta Rp 91,34 T Tapi Masih Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya

Dengan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta menjadi hanya Rp 11 triliun, nilai APBD DKI tahun depan berpotensi merosot.

"Karena kita sudah mou dengan angka Rp 95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ujar Khoirudin.

Khoirudin mengaku pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta membuat pihaknya kebingungan untuk merombak kembali APBD tahun depan. Sebab, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. (Asp)