Amini Usul DPR, Mendagri Kaji Paket Omnibus Law Revisi UU Politik Setelah Pilkada

MerahPutih.com - Usul Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk merevisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law, mendapat respons positif dari pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan mempertimbangkan usul revisi UU yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg, Ahmad Doli Kurnia tersebut.

"Bang Doli saya sudah baca juga, untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket, omnibus law. Ya, ini boleh saja salah satu opsi," kata Tito, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Namun, kata mantan Kapolri ini, hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR. "Tapi kita perlu diskusikan antara DPR dengan pemerintah," ujar Tito.

Baca juga:

Raker Perdana Mendagri Tito Karnavian dengan Komisi II DPR

Tito menegaskan, pemerintah tengah fokus mengkaji ulang sistem demokrasi di Indonesia, yang akan dilakukan setelah Pilkada serentak 2024 rampung. "Kita mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi. Sistem kepemiluan. Sistem pilkada," ungkapnya.

Menurut Tito, wacana Paket Omnibus Law Revisi UU Politik ini merupakan opsi untuk memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan DPR perlu mendiskusikannya lebih lanjut.

"Boleh saja ini salah satu opsi, tetapi kita perlu diskusikan antara DPR dan pemerintah. Di samping juga melibatkan kajian ilmiah dari peneliti akademik dan lain-lain," tandas orang nomor satu di Kemendagri itu.

Baca juga:

Kembali Menjabat Mendagri, ini nih Profil Tito Karnavian

Rabu (30/10) kemarin, Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode gabungan Omnibus Law. Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya. "Makanya saya tadi mengusulkan ya sudah kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi omnibus law. Jadi, karena itu saling terkait semua ya," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. (Pon)