Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Renggut Tiga Nyawa, Puan Maharani Minta Negara Tidak Abai

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Renggut Tiga Nyawa, Puan Maharani Minta Negara Tidak Abai

Petugas gabungan mencari korban bangunan mushalla yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/9/2025). (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ambruknya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang merenggut tiga korban jiwa dan menyebabkan puluhan santri luka-luka. Puan menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri harus menjadi prioritas utama negara.

"Dukacita kami sampaikan bagi para korban akibat kejadian ini. Pemerintah harus memastikan setiap santri belajar dan beribadah di tempat yang aman, layak, dan bermartabat," tegas Puan, Rabu (1/10).

Musala di asrama putra Ponpes Al Khoziny ambruk saat santri sedang melaksanakan salat berjemaah pada Senin (29/9). Bangunan yang dilaporkan masih dalam tahap pembangunan ini mengakibatkan tiga santri meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Hingga Selasa (30/9) pukul 08.00 WIB, tercatat 98 santri menjadi korban yang dirawat di RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan RS Delta Surya.

Baca juga:

Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo

Tim SAR terus berupaya mengevakuasi korban yang terjebak di reruntuhan Ponpes Al-Khoziny. Pada hari kedua evakuasi, 11 korban berhasil dikeluarkan. Secara total, 102 korban berhasil dievakuasi, di mana 91 dirawat dan selamat, dan 10 sudah kembali ke keluarga. Diperkirakan sekitar 38 korban masih terjebak dan belum dievakuasi.

Puan menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan selama proses evakuasi.

"Tentunya kita berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi ini. Dan yang paling penting, evakuasi harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan," ujar Ketua DPR RI perempuan pertama ini.

Lebih dari sekadar duka, Puan melihat peristiwa ini sebagai peringatan keras bagi pemerintah mengenai pentingnya standar keselamatan bangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan, serta menyoroti kurangnya pengawasan konstruksi di pesantren.

"Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik untuk anak-anak, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat," jelas dia.

Mantan Menko PMK itu juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pendampingan kepada Ponpes Al-Khoziny, termasuk bagi pihak yayasan, santri, dan keluarga korban.

Baca juga:

Tiga Orang Dilaporkan Meninggal Akibat Runtuhnya Bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny

Ia meminta Kementerian PU, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama melakukan audit teknis bangunan dan memberikan pendampingan psikologis atau trauma healing bagi korban.

Selain penanganan darurat, Puan meminta Pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang berupa perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan. Puan menegaskan, fasilitas pesantren yang menampung jutaan santri tidak boleh dibiarkan rentan membahayakan keselamatan.

"Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta terlindungi dari risiko bencana dan kecelakaan teknis," tutup Puan.

#Pesantren #Pondok Pesantren #DPR #DPR RI #Puan Maharani #Ketua DPR Puan Maharani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 46 menit lalu
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Bagikan