MerahPutih.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, meminta Pemprov DKI berhati-hati dalam mengelola anggaran untuk wacana memberikan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri kepada warganya.
Pasalnya, ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun terhadap APBD yang harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama yang mendasar.
"Bahwasanya ada wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak-anak tersebut mencapai impiannya, tapi besar harapannya anak-anak itu juga bisa membawa pulang ilmu-ilmu barunya untuk membangun Jakarta," ujar Justin yang dikutip Kamis (26/2)
Namun, Pemprov DKI juga harus menyadari bahwa Jakarta sedang berada dalam kondisi yang serba terbatas dan sulit. Jadi, wacana memberikan beasiswa LPDP ke luar negeri juga perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut.
Baca juga:
Pramono Canangkan LPDP Versi Jakarta, Target 100 Penerima Beasiswa ke Luar Negeri
"Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya untuk itu semua. Jangan sampai ini malah membuat Pemprov DKI semakin kesulitan lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendasar seperti bansos (bantuan sosial) dalam segala bentuknya," ujarnya.
Ia juga menekankan, bahwa dalam memberikan beasiswa LPDP kuliah ke luar negeri itu, Pemprov DKI perlu memastikan bansos-bansos lainnya di bidang pendidikan, yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan dan bisa menjangkau masyarakat secara luas.
"Dan jangan sampai ada pengurangan-pengurangan baik dalam jumlah kuotanya maupun besaran manfaatnya yang bisa berdampak terhadap masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, pihaknya akan mengupayakan program beasiswa LPDP khusus Jakarta.
Baca juga:
Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP Dituntut Hal Ini, Utamakan Moral
Wacana tersebut ingin diupayakan kendati Jakarta terdampak oleh pemotongan DBH sebesar kurang lebih Rp 15 triliun.
"Jadi untuk LPDP Jakarta, sebenarnya kemarin kalau tidak ada pemotongan DBH sampai Rp15 triliun pasti sudah kita jalankan. Sekarang, kami sudah mempersiapkan untuk itu," kata Pramono, hari Kamis (19/2). (Asp)