Merahputih.com - Ratusan massa tergabung dalam Laskar Perantau NTB dan Front Pembela TGB (FPT) kembali menggelar aksi bela Gubernur NTB periode 2013-2018 Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang di Gedung KPK, Selasa (25/9).
Mereka mendesak KPK tidak terintervensi dengan dugaan demo pesanan elit politik untuk menyerang TGB yang telah menuduh melakukan korupsi dan gratifikasi dalam divestasi saham Newmont.
"Kami ingatkan kepada pihak-pihak yang menyerukan fitnah-fitnah dengan demo pesanan untuk menjatuhkan nama TGB, awas nanti kualat. Kami akan tetap menjaga dan mengawal marwah TGB sebagai ulama dan umara yang berhasil berkontribusi membangun bangsa dan negara," tegas Koordinator aksi Ahmad L, saat berorasi.
Lebih lanjut, Ahmad menyayangkan dengan framing negatif yang dilakukan penumpang gelap yang mencari keuntungan dengan menyebar informasi fitnah informasi yang tidak akurat. "Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini jelas ada framing negatif untuk jatuhkan TGB dan menebar informasi hoax untuk menggiring opini negatif," jelasnya.
"KPK jangan masuk angin dengan informasi hoax ini. Ini adalah fitnah yang kejam menyesatkan untuk jatuhkan nama TGB," sebutnya.
Dijelaskannya, dari pemberitaan KPK bahwa kasus ini masih dilevel klarifikasi informasi dan pengumpulan bahan keterangan. "Janganlah menafsirkan sendiri data-data tersebut," katanya lagi.
Lebih jauh, Ahmad mengaku jelang Pilpres 2019 ini, aroma politik semakin memanas. Bahkan isu-isu untuk menyudutkan lawan politik pun dilakukan dengan menghalalkan segala cara. “Gak capek apa ya fitnah TGB terus, isu ini sengaja muncul dan digoreng oleh kubu lawan politiknya untuk mengkerdilkan para pendukung Jokowi. Ada udang dibalik batu, dan ada maksud tertentu pastinya,” ujar dia.
Dia pun menyayangkan jika aksi yang dituding beraroma politik terlalu tinggi itu mencari-cari suatu yang tidak ada dan berpotensi memaksakan diri. “Ingat KPK sendiri menyatakan bahwa pemeriksaan TGB masih dalam proses penyelidikan. Stop intervensi KPK untuk kepentingan politik, jangan sampai hukum jadi alat politisasi. Nanti malah jadi peradilan opini,” pungkasnya. (*)