MERAHPUTIH.COM - GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyampaikan realisasi APBD Triwulan III Tahun 2026 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/10). Pramono mengatakan serapan belanja APBD DKI Jakarta 2026 baru mencapai 54,39 persen hingga akhir September. Ia meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Pramono mengungkapkan realisasi belanja daerah hingga 30 September 2026 mencapai Rp 40,40 triliun dari pagu Rp 74,29 triliun. Sementara itu, APBD DKI 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,33 triliun.
"Karena ini selalu menjadi tradisi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya ditumpuk di ujung tahun, apakah November, Desember, dan sebagainya," ucap Pramono.
Pramono menekankan persoalan penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun menjadi perhatian Pemprov DKI. Ia mengaku telah meminta jajarannya menyiapkan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran. "Biasanya di DKI Jakarta, sejak awal APBD diketok, saya sudah menyampaikan untuk dilakukan persiapan lebih awal sehingga tidak menumpuk di ujung," ujarnya.
Baca juga:
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengakui rendahnya serapan belanja di triwulan III terjadi karena sebagian pembayaran baru ditagihkan menjelang akhir tahun. Menurut dia, ada kegiatan yang telah selesai dikerjakan, tetapi dokumen pertanggungjawabannya belum masuk untuk diproses pembayarannya. Dengan begitu, menurutnya, realisasi belanja masih berpotensi meningkat pada triwulan IV
"Memang ada kecenderungan di triwulan terakhir itu penagihannya dilakukan. Banyak yang sudah diselesaikan 100 persennya di bawah triwulan keempat, tetapi ketika penagihan, itu baru dilakukan di akhir triwulan keempat," jelas Michael.
Meski demikian, Michael menyebut serapan belanja hingga triwulan III 2026 merupakan yang tertinggi ketimbang periode yang sama sejak 2022. Ia memaparkan serapan belanja pada triwulan III 2022 mencapai 49,76 persen, kemudian naik menjadi 50,29 persen pada 2023, dan 52,53 persen pada 2024. Pada 2025, serapan belanja pada periode yang sama tercatat 49,07 persen.
"Jadi 54,39 persen sebetulnya itu sudah peningkatan 5 persen dari belanja-belanja tahun sebelumnya. Ini yang tadi disampaikan Pak Gubernur yakni dari awal sudah didorong untuk persiapan pengadaan barang jasanya," ujar Michael.
BPKD, kata Michael, mendorong perangkat daerah segera mengajukan tagihan atas pekerjaan yang telah selesai. Langkah tersebut diperlukan agar pembayaran bisa dilakukan lebih awal sekaligus membantu pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan arus kas hingga akhir tahun.
Sementara itu, dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta hingga 30 September 2026 mencapai Rp 44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp 71,45 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp 6,46 triliun atau 64,43 persen dari target Rp 9,88 triliun. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp 7,04 triliun.(Asp)
Baca juga:
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong