Merahputih.com - Juru bicara BPN, Prabowo-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawinegara mengkritik pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menentang golput. Sebab, hal itu bertentangan dengan ucapannya sendiri 20 tahun lalu.
Menurut Suhendra, berdasar jejak digital, Megawati juga pernah menyerukan dan mendeklarasikan dirinya golput dalam Pemilu 1997 yang lalu.
"Justru menjadi aneh apabila sekarang ini justru menanggapi golput dianggap tidak mempunyai harga diri dan berkomentar jangan menjadi warga negara Indonesia," kata Suhendra dalam keterangannya, Senin (1/4).
Suhendra menganggap fenomena Golput, sesuatu yang sudah sering terjadi dalam setiap pemilu. Angka golput di Indonesia dalam kisaran 20-30 persen. Angka ini akan semakin besar jika dianggap Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak berjalan demokratis dan mengecewakan.
"Artinya jika mereka kecewa dengan pemerintahan hasil dari pemilu, salah satu cara mengoreksinya adalah dengan cara mengevaluasi kembali hak politik mereka dalam pemilu," imbuh dia.
Ia mengklaim, BPN Prabowo - Sandi, tengah menawarkan suatu konsep dan solusi perubahan atas bangsa ini, meminta dukungan masyarakat Indonesia dalam Pemilu serentak pada 17 April 2019, termasuk juga meyakinkan komunitas golput untuk memilihnya.
"Ini sebagai sebuah solusi atas sengkarutnya persoalan politik, demokrasi dan kebangsaan saat ini," sebut Anggota Dewan Pakar BPN ini.
Golongan putih atau Golput memang dibenarkan menurut Undang-Undang (Konstitusi). Yakni merujuk pada pasal 28 UUD dan pasal 23 UU Tentang HAM.
Pasal 23 UU HAM tersebut berbunyi ; “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."
Dalam pasal tersebut sangat jelas menghargai hak-hak politik seseorang warga negara untuk memilih dan menggunakan keyakinan politiknya.
Hak dan keyakinan politik inilah yang harus dihargai oleh negara terhadap warga negaranya. Jadi sangat tidak tepat jika ada pihak-pihak dari kubu petahana yang ingin memberlakukan UU tertentu untuk mengancam hak politik seseorang warga negara, termasuk juga Golput. (Knu)