Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Pemerintah kini membahas bentuk serta mekanisme bantuan tersebut sebelum pelaksanaannya di lapangan.
Baca juga:
Kapolri Kerahkan Motor Trail dan ATV Dukung Pemadaman Karhutla Lewat Jalur Darat
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan pembahasan telah memasuki tahap teknis dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bapak Presiden juga sudah menyampaikan persetujuannya, dan ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis,
kata Arrmanatha.
Meski persetujuan Presiden telah diberikan, pemerintah belum merinci jenis bantuan yang akan diterima maupun negara-negara yang akan terlibat dalam tahap berikutnya.
Terkait apa yang bantuan yang di ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,
kata Arrmanatha.
60 Ribu Personel Dikerahkan Tangani Karhutla
Baca juga:
Asap Tebal Karhutla Ubah Langit Buntok Kalteng Menguning Kelabu, Berasa Lagi di Mars
Pemerintah terus memperkuat operasi pemadaman karhutla yang terkonsentrasi di enam provinsi. Sekitar 60.000 personel gabungan telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah.
Menlu menegaskan, karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Karena itu, pemerintah terus mengerahkan sumber daya untuk menekan penyebaran api sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat.
Kabut Asap Jadi Perhatian Negara Tetangga
Baca juga:
Dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga berpotensi meluas ke negara tetangga akibat asap yang terbawa angin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah membahas kerja sama penanganan karhutla dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia menyampaikan tawaran bantuan berupa satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 personel pemadam kebakaran.
Indonesia juga berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN melalui mekanisme penanganan polusi asap lintas batas. Upaya ini penting untuk memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi dalam menghadapi dampak karhutla di kawasan.