Pendirian Sekolah Rakyat Dinilai Langkah Strategis Atasi Kemiskinan Struktural
Selasa, 05 Agustus 2025 -
Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menilai pendirian Sekolah Rakyat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan struktural.
Menurutnya, pendekatan melalui pendidikan ini lebih fundamental dibandingkan bantuan sosial yang selama ini dinilai kurang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Presiden Prabowo ini bukan orang baru dalam dinamika bangsa. Beliau sudah lama terlibat dalam berbagai aspek kehidupan nasional, baik sebagai tentara, sebagai anak dari begawan ekonomi Indonesia, maupun sebagai tokoh yang memahami pahit getirnya persoalan negeri ini,” ujar Fikri dalam keterangannya, Selasa (5/6).
Fikri menambahkan, kegelisahan Presiden Prabowo atas kondisi kemiskinan di tengah kekayaan alam Indonesia menjadi pemicu utama program ini. Ia melihat bahwa Presiden ingin mengatasi masalah ini secara jangka panjang dengan fokus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), bukan hanya dengan subsidi langsung.
Baca juga:
Mulai 4 Agustus 2025, 53,8 Juta Anak Sekolah Bakal Ikut Cek Kesehatan Gratis
Fikri menyebut, meski anggaran bantuan sosial mencapai lebih dari Rp500 triliun, penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya sangat tidak signifikan.
Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah jalur alternatif yang berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata.
Fikri juga menjelaskan, program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial karena memang target utamanya adalah masyarakat miskin.
“Jadi mohon maaf, kalau ada yang tanya kenapa ini pendidikan kok leading sectornya Kemensos, bukan Kemendikbudristek, ya karena cara pandangnya begitu, yaitu langsung pada masyarakat miskin sebagai target,” tambahnya.
Baca juga:
Miris, APBD Jakarta Rp 91,34 T Tapi Masih Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya
Awalnya, Presiden Prabowo menargetkan 200 Sekolah Rakyat, namun karena keterbatasan anggaran, program ini akan dimulai dengan 100 sekolah terlebih dahulu.
