MerahPutih.com - Sebanyak 87 rumah sakit pemerintah yang terdampak longsor dan banjir bandang di tiga provinsi kini telah kembali beroperasi, termasuk rumah sakit yang sempat menghentikan pelayanan.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan seluruh 867 puskesmas terdampak juga telah kembali melayani masyarakat.
Sebagian masih menggunakan bangunan modular atau lokasi pelayanan sementara sebagai penyesuaian pascabencana.
kata Tito kepada wartawan, Sabtu (10/10)
Pemulihan fasilitas kesehatan tersebut penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Seluruh Sekolah Terdampak Kembali Menggelar Kegiatan Belajar
Sementara di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung di seluruh 4.922 sekolah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.823 sekolah telah menggunakan kembali bangunan sekolah asal, sedangkan 99 sekolah masih memanfaatkan ruang kelas darurat. Berdasarkan data tersebut, tidak ada sekolah yang masih menggelar kegiatan belajar di tenda atau menumpang di lokasi lain.
Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan telah kembali berjalan. Meski demikian, penggunaan ruang kelas darurat di sejumlah sekolah menandakan kebutuhan rehabilitasi fisik masih perlu diselesaikan.
Baca juga:
Prabowo Setujui Anggara Rp 100 T Pemulihan Bencana Sumatra, Disalurkan Lewat 33 Kementerian/Lembaga
Pemulihan fasilitas publik juga mencakup tempat ibadah yang terdampak bencana. Berdasarkan data Kementerian Agama, sebanyak 1.558 dari total 1.593 tempat ibadah terdampak di tiga provinsi tercatat telah kembali beroperasi.
Berfungsinya kembali tempat ibadah membantu masyarakat menjalankan kegiatan keagamaan sekaligus memulihkan kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.
Pemulihan Pascabencana Masih Berlanjut
Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat.
Melalui Satgas PRR, pemerintah terus mengoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar hunian, infrastruktur, serta layanan dasar masyarakat dapat pulih secara bertahap.
Baca juga:
Dasco Sebut Induk Anggaran Rp 100 Triliun untuk Rekonstruksi Bencana Sumatra Sesuai Rencana
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, upaya pemulihan masih berlanjut, terutama melalui penyelesaian hunian tetap (huntap) serta perbaikan jalan dan jembatan daerah yang belum sepenuhnya berfungsi.
Dengan demikian, keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari kembalinya fungsi fasilitas tersebut dalam mendukung kehidupan masyarakat terdampak bencana. (Asp).