MerahPutih Indonesia- Selain berencana melakukan somasi kepada Presiden Joko Widodo, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) juga mendesak kepada Kementrian Pariwisata(Kemenpar) agartidak menggusur lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata.
"DPP APKLI sudah perintahkan siaga 1 kepada DPW APKLI Provinsi, Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun M. Biomed di Jakarta, Sabtu (10/1).
Ali yang juga ketua umum Pergerakan Merah Putih Indonesia menambahkan tujuan utama dari siaga 1 adalah untuk melindungi dan mencegah penggusuran PKL dikawasan wisata di Wilayah dan Daerah masing-masing.
Ditambahkan ALi apa yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Banten yang akan gusur PKL dari Kawasan Wisata tak boleh terjadi karena tidak beralasan sama sekali, dan tidak ada landasan hukumnya.
BACA JUGA: Penyelam TNI Berhasil Angkat Ekor AirAsia QZ8501
"Jelas dan tegas apapun alasannya, menghusur PKL adalah tindakan melanggar HAM, Pancasila dan UUD 1945. Juga melanggar UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL," sambung Ali yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Berkaca dari banyaknya ancaman, APKLI mendesak Menteri Pariwisata RI Arief Yahya dan dinas pariwisata Propinsi, Kab/Kota tidak menggusur PKL dikawasan wisata.Sebab PKL hanya perlu sentuhan hati dan cinta dari negara (pemerintah).
"Ini soal perutjangan pernah lakukan pendekatan kekerasan dipastikan dilawan apapun resikonya demi sesuap nasi keluarga," tandas Ali yang juga dokter ahli kekebalan tubuh alumnus Universitas Brawijaya (Unibaw). (MP/BHD)
Follow twitter kami di @MerahPutihcom
Like juga Fanpage Facebook kami di MerahPutih.com
Berita Lainnya:
Belum Lunas, Rumah Suparni Digusur
Ini 180 Nama Warga yang Jadi Korban Penertiban Kompleks Batalyon Siliwangi