Kanye West Pinjam Uang untuk Kampanye Presiden AS
Selasa, 08 September 2020 -
RAPPER sekaligus pemiliki brand Yeezy, Kanye West, dikabarkan telah menghabiskan dana sebesar USD6,3 juta atau sekitar Rp100 miliar untuk kampanye pencalonan presiden AS. Sama seperti kandidat lain, hal ini ditujukan kepada para pelaku politik untuk membantunya mendapatkan pemungutan suara.
Mengutip The Hollywood Reporter, dana kampanye Kanye West tersebut hampir semuanya berasal dari pinjaman pribadi. Hal ini diketahui berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan tim kampanye Kanye West ke Komisi Pemilihan Federal pada 4 September lalu.
Baca juga:
Berdasarkan laporan tersebut, sebagian besar dana digunakan untuk biaya menyewa konsultan kampanye dan agen Republik untuk layanan akses pemungutan suara. Suami Kim Kardashian ini mengajukan pinjaman di Juli dan Agustus dengan mengidentifikasi dirinya sebagai wiraswasta.
Mengutip Variety, West meluncurkan kampanye pada Juli lalu dan telah memenuhi syarat untuk pemungutan suara di 10 negara bagian AS termasuk Minnesota, Lowa, dan Colorado. Selama beberapa minggu terakhir, banyak tautan ke pengacara yang berpihak pada Partai Republik yang menyuarakan kekhawatiran bahwa kampanye West menyedot suara Hitam dari calon Demokrat Joe Biden.
Rapper ini juga diketahui menerima sebanyak USD11 ribu atau sekitar Rp162 juta sebagai kontribusi untuk kampanye Kanye West sebagai calon presiden 2020. Meski demikian, kampanye yang digencarkan West juga menyisakan utang lain dengan total lebih dari USD1,2 juta atau Rp17,7 miliar kepada perusahaan Fortified Consulting dari Tempe, Arizona.
Baca juga:
Perusahaan itu diketahui berbagi alamat dengan Lincoln Consulting Group, sebuah konsultan politik yang didirikan bersama Nathan Sproul, mantan direktur eksekutif Parta Republik di Arizona.
Lebih dari USD95 ribu atau sekitar Rp1,4 miliar digunakan untuk biaya perjalanan, termasuk jet pribadi. Sedangkan USD25 ribu atau sekitar Rp368 juta digunakan untuk membayar penasihat spiritual.
Sayangnya, tidak semua kampanye West berjalan mulus. Salah satunya yang terjadi di negara bagian Virginia saat namanya dihapus dari surat Pilpres AS.
Hal tersebut berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Richmond Circuit atas aduan sejumlah partisan Partai Demokrat Virginia, setelah adanya laporan dari dua pemilih yang merasa tertipu menandatangani dokumen mendukung pencalonannya. (and)
Baca juga:
