MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengapresiasi keputusan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Prof. Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju saat ini.
Menurut Hasanuddin, sikap yang ditunjukkan oleh Mahfud MD merupakan satu bentuk keteladanan dan etika saat seseorang mengikuti kontestasi politik. Bahkan, politikus PDIP itu menambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa belajar dari keteladanan yang dilakukan duet dari Capres Ganjar Pranowo itu.
“Saya melihat ini merupakan sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD dan patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya, bahkan termasuk Presiden sekalipun untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanye,” tutur Hasanuddin saat dikonfirmasi awak media, Rabu (24/1).
Baca Juga:
Tanggapi Rencana Mahfud MD Mundur dari Kabinet, Jokowi: Itu Hak
Hasanuddin berharap sikap ini seharusnya juga diikuti pasangan calon (paslon) capres cawapres lainnya yang saat ini masih menjabat sebagai aparatur negara atau pembantu presiden.
“Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota. Saat ini juga sudah terlihat negara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, perangkat desa dikumpulkan dan sebagainya,” tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD memastikan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Sikap tersebut diambil Mahfud sebagai bentuk protes sekaligus kritik moral dan disampaikan dalam acara ‘Tabrak Prof!’ di Semarang, Selasa (23/1).
Baca juga:
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan dirinya selaku presiden dan para menteri kabinet boleh mendukung pasangan capres-cawapres tertentu dan ikut kampanye untuk pasangan capres-cawapres yang didukung di Pilpres 2024 pada hari ini.
Terpenting, kata Jokowi, selama kampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan wajib cuti di luar tanggung jawab negara. "Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1). (*)
Baca Juga: