Merahputih.com - Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan (BPJN) Refly Ruddy Tangkere mengklaim tak ikut dalam pemufakatan jahat terkait Proyek Reservasi Rekonstruksi Jalan Nasional dari ST 3 Lempake -ST Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta senilai Rp155 Miliar tahun 2018-2019. Refly mengklaim tak ikut berperan dan wewenang untuk menentukan PT Harlis Tata Tahta (HTT) sebagai pemenang proyek tersebut.
Demikian diungkapkan Refly Ruddy Tangkere melalui kuasa hukumnya Pahrozi. Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan Pahrozi. Itu merujuk pada keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan kliennya.
"Bedasarkan keterangan saksi sebelumnya khusunya Totok Hasto Wibowo selaku Kasatker (Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) II Kaltim) dan juga hari ini keterangan saksi yang juga terdakwa menerangkan pertama tidak ada kehendak bersama, tidak ada niat bersama, tidak ada pembagian tugas untuk melakukan apa sehingga masing-masing menerima uang," ungkap Pahrozi kepada awak media usai persidangan.
Yang ada, berdasarkan fakta sidang justru mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Andi Tejo Sukmono yang bermanuver dalam proyek tersebut. Sejumlah cara, kata Pahrozi, dilakoni Tejo agar PT HTT menjadi pemenang proyek.
"Terungkap dipersidangan Tejo itu punya motif sendiri menerima uang itu, karena Tejo sejak awal menginginkan agar PT HTT itu dimenangkan dalam proses lelang, bagaimana dia memenangkannya caranya dengan memberi tahu pak Hartoyo selaku owner PT HTT jumlah persentase penawaran sampai 80 persen kemudian memberitahu informasi siapa saja rekanan yang menawarkan penawaran, selanjutnya HTJ dan Toto bersama-sama ke Lampung untuk menemui Irjen kemudian ATT dan ATJ juga ke Jakarta mengkonfirmasi bagimana proses usulan pemenang lelang," ungkap dia.
Atas dasar itu, Pahrozi kembali memastikan bahwa kliennya tak berperan dalam pemufakatan tersebut. Menurut Pahrozi, manuver yang dilakukan Andi Tejo murni perbuatan pribadi.
"Kegiatan ATJ selaku saksi dan juga Totok dihubungkan dengan terdakwa Refli itu tidak ada kaitan erat tidak ada korelasi tidak ada hubungan kerja dan perintah atasan bawahan, jadi semua perbuatan berdiri secara masing-masing walaupun kemudian masing-masing menerima uang dari Hartoyo selaku direktur PT HTT," ujar Pahrozi.
Pada kesempatan ini Pahrozi juga menekankan penerimaan uang oleh kliennya tak terkait proses lelang, penetapan lelang, hingga ke penetapan pemenang. Hal itu sekaligus menepis dakwaan jaksa KPK yang menyebut Refly Ruddy menerima suap secara bersama-sama terkait proyek jalan tersebut.
"Karena itu saya mau mengatakan karena ini sudah fakta persidangan sudah menjadi hak publik. Bahwa tidak ada perbuatan bersama-sama sebagaimana didakwakan jaksa kepada Refli dan ATJ, dan terdakwa sudah mengakui menerima uang tapi tidak ada perintah, tidak ada niatan bersama," ucap Pahrozi. (*)