MerahPutih.com- Institusi Polri belakangan tengah disorot karena diduga menjalin komunikasi dengan sejumlah rektor Perguruan Tinggi yang diklaim sebagai cooling system. Termasuk dugaan meminta para rektor atau pimpinan perguruan tinggi membuat vidio testimoni kinerja Presiden Joko Widodo.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk sivitas akademika.
Baca Juga:
Seruan Perguruan Tinggi Sinyal Alarm Tanda Bahaya
"Pemeliharaan kamtibmas merupakan tugas pokok Polri guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, tidak terlepas juga dari elemen sivitas akademika," ungkap Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/2).
Trunoyudo menegaskan, komitmen Polri selalu patuh pada peraturan dan perundang-undangan dan memastikan Polri tetap netral di Pemilu 2024.
"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada setiap kesempatan menyampaikan netralitas Polri tetap terjaga dan diawasi melalui lembaga-lembaga dan kontrol sosial dalam mengawasi Polri," tuturnya.
Trunoyudo menambahkan, Polri merupakan lembaga negara yang dalam bertugas sehari-hari selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Interaksi Polri dengan masyarakat terjadi setiap saat dalam upaya memelihara kamtimbnas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, khususnya dalam menciptakan dan memelihara situasi tetap kondusif pada Pemilu 2024.
"Polri diberikan tanggung jawab keamanan dan mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat," ucapnya.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta klarifikasi kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Ahmad Luthfi terkait dugaan ada permintaan kepada sejumlah rektor untuk membuat testimoni sebagai upaya cooling system.
"Ini sedang kami klarifikasi. Kami berkirim surat ke Kapolda Jateng," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Poengky menjelaskan, cooling system yang dilakukan oleh Polri bertujuan untuk menjaga situasi harkamtibmas tetap kondusif saat Pemilu atau Pilkada.
"Cooling system itu langkah yang bagus dan sudah terbukti di tiap Pemilu dan Pilkada," katanya.
Permintaan klarifikasi yang dilakukan Kompolnas untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, dan memastikan agar tindakan cooling system yang sudah berjalan menyebabkan terjadinya konflik sosial.
"Jangan sampai maksud baik cooling system yang biasa dilakukan saat pemilu/pilkada agar masyarakat bijak tidak terpengaruh berita-berita hoaks, agar tidak terjadi konflik sosial, kemudian diterjemahkan salah di lapangan, sehingga berdampak pada dugaan ada intervensi dari pihak kepolisian," ujar Poengky. (Knu)
Baca Juga:
Wapres Ma'ruf Tegaskan Seruan Kampus Bagian Dinamika Politik