Merahputih.com - Dalam rangka menjaga persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memelihara kesucian tempat ibadah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap para penceramah di rumah-rumah ibadah dapat memenuhi beberapa ketentuan.
Pertama, disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia. Kedua, disampaikan berdasarkan pengetahuan agama yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.
"Ketiga Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun," kata Menag dalam keterangan tertulisnya, senin (30/4).
Selanjutnya, ceramah haruslah bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan ahlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.
Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus bangsa Indonesia Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
"Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa," sambung Menag.
Selain itu, Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dna/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan, dan praktik ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.
Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis dan Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.
“Demikian seruan ini agar diperhatikan, dimengerti, dan diindahkan oleh para penceramah agama, pengelola rumah ibadah, dan segenap umat beragama di Indonesia,” pungkas Lukman.
Dalam keterangan tertulisnya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mempertanyakan seruan yang dikeluarkan Menag. Dewan Pakar ICMI Pusat, Anton Tabah Digdoyo menegaskan tak ada batasan dari ceramah politik di tempat ibadah itu.
"Politik yang seperti apa? Bagaimana batasan dan definisinya? Apalagi dikaitkan jelang pilkada serentak tahun ini dan pemilu presiden 2019 yang diistilahkan sebagai tahun politik panas," kata Anton.
Jika dikaitkan dengan pilkada, pemilu itu hakekatnya memilih pemimpin dari tingkat kabupaten, kota provinsi hingga presiden dan juga anggota legislatif. Di dalam agama Islam, kata dia, semua telah diatur di kitab suci Al Quran dan Sunnah. "Karena risalah yang dibawa Nabi terakhir sangat komplit dan detil," jelas Anton.
"Jangkankan memilih pemimpin, memilih teman karib juga diatur dalam Al Quran harus seiman (Qs.3/118), memilih pasangan diatur harus seiman (Qs.2/221), apalagi memilih pemimpin di mayoritas Muslim juga wajib seiman," tambahnya.
Karena itulah Anton menilai bahwa larangan ceramah politik di masjid-masjid terkait masalah memilih pemimpin itu keliru. "Memilih pemimpin harus seiman itu ibadah, bukan muamalat," tegasnya.
Namun, Lukman menegaskan bahwa seruan itu dibuat dalam rangka menjaga rasa persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan antar umat beragama dan memelihara kesucian rumah ibadah.
Selain itu, kehidupan masyarakat harus stabil, damai harus terwujud dan kerukuna umat beragama adalah persyaratan keberlangsungan hidup bersama dan keberlangsungan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera dan bermartabat.
Dalam pemenuhan prasyarat yang dimaksud, penceramah agama dan rumah ibadah memegang peranan sangat penting," tegas Lukman. (ayp)