MerahPutih.com - Berbagai langkah strategis dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengendalikan banjir yang tidak berorientasi pada betonisasi.
Salah satunya yakni program Gerebek Lumpur dengan mengintensifkan pengerukan pada selokan, kali, situ, waduk, lalu membuat olakan-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal.
"Mengimplementasikan Blue and Green yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa," kata Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, Minggu (24/10).
Baca Juga:
Soal Izin Reklamasi Pulau H, Pengamat: Anies Pasti Ajukan Upaya Hukum Lagi
Pemprov DKI juga menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa. Terdapat 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk, maupun pintu air. Lalu, terdapat 282 unit pompa mobile atau portabel yang tersebar di lima Kota Administrasi. Pemprov DKI juga mendatangkan tambahan pompa mobile sebanyak 40 unit.
Pemda DKI pula menambahkan ruang terbuka hijau yang turut menjadi kawasan serapan air hujan, yang mana tahun ini ditargetkan ada 12 taman baru untuk melengkapi 57 Taman Maju Bersama (TMB) yang sudah ada.
Selain itu, ada pula Taman Grande, yakni merevitalisasi taman-taman yang sudah ada sehingga naik kelas, contohnya Taman Tebet yang saat ini sedang proses dikerjakan. Lalu, salah satu RTH lainnya adalah Hutan Mangrove di Jakarta Utara.
Sebagai langkah antisipasi kurangnya daerah tangkapan hujan dan penurunan muka tanah (land subsidence), Pemprov DKI secara masif membuat drainase vertikal untuk membantu penyerapan air ke tanah dan menampung cadangan air bersih.
Untuk diketahui, drainase vertikal yang telah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 hingga bulan September sebanyak 6.967 titik, tersebar di 5 kota administrasi. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, masyarakat umum, dan komunitas turut membangun drainase vertikal, sehingga total sudah terbangun 11.975 titik drainase vertikal di Jakarta.
Pemprov DKI juga menerapkan mekanisme pajak tanah untuk membatasi penyedotan air tanah. Ada pula pembangunan dan rehabilitasi polder untuk mengelola sistem tata air terintegrasi sehingga melindungi suatu kawasan dari banjir. Sepanjang tahun 2021-2022 akan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi polder di sembilan lokasi.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta turut melakukan naturalisasi sungai dan waduk sesuai Pergub No. 31 Tahun 2019. Dengan adanya Pergub ini, pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air memperhatikan penataan ruang terbuka hijau, penyediaan sarana prasarana umum, ekologi lingkungan pengelolaan sampah dan kualitas air, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air dalam pengendalian banjir telah dilaksanakan di lima lokasi, yaitu naturalisasi kali/sungai dan kelengkapannya pada Kanal Banjir Barat segmen Shangrilla – Karet dan Kali Ciliwung Lama Segmen Jl. Krapu. Kemudian, revitalisasi Waduk Rambutan, Waduk Cimanggis, dan Waduk Sunter Selatan. Revitalisasi ini juga dilakukan untuk menambah kapasitas daya tampung air.
Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung yang mana proses penyediaan lahan untuk normalisasi dengan pembebasan lahan diatur pada UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 71 Tahun 2012, PP No. 19 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021, dan Pergub DKI Jakarta No. 82 Tahun 2017.
Selain itu, sebagai upaya penanganan banjir rob akibat naiknya permukaan laut, Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam membangun tanggul pantai di sepanjang wilayah pesisir Jakarta yang membentang sekitar 12,66 kilometer di pantai Utara. Ke depan, target pembangunan tanggul sepanjang 46,21 kilometer.
Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati Dwi Korita Karnawati mengatakan, bencana hidrometeorologi di Indonesia akan meningkat cukup signifikan akibat perubahan iklim.
Baca Juga:
MA Kabulkan PK Pulau H, WALHI: Ancaman bagi Pantai Utara Jakarta
Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh kondisi cuaca dan perubahan iklim. Kondisi ini juga diperparah dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan 99 persen bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi.
Maka dari itu, masyarakat diminta untuk mewaspadai terjadinya perubahan iklim yang sewaktu-waktu bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi di Indonesia.
“Hujan ekstrem yang sangat lebat menyebabkan terjadinya banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Lalu, ada juga gelombang pasang dan abrasi,” kata Dwikorita. (Asp)