Anggota DPR Deng Ical Desak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Mundur dari Wamen Komdigi

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, memberikan tanggapan positif atas pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Namun, dia meminta Angga mundur dari jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Badan Komunikasi Pemerintah merupakan transformasi dari Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Presiden. Deng Ical berharap kehadiran BKP di bawah kepemimpinan Angga Raka dapat memperkuat tata kelola komunikasi pemerintah secara menyeluruh.

Namun, kata dia, sebaiknya Angga Raka mundur dari kursi Wamen Komdigi, karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat. Menurutnya, Angga Raka harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo Subianto dengan tepat dan menyampaikannya secara efektif kepada publik.

Baca juga:

Angga Raka Prabowo Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kekayaannya Capai Rp 33 Miliar

“Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancauan,” katanya dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Deng Ical juga menekankan bahwa BKP perlu membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif. Menurutnya, informasi aktual dan akurat setiap hari harus mengalir kepada Presiden, agar kepala negara dapat segera merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

“Setiap hari, BKP harus memberikan informasi aktual kepada presiden. Dengan begitu, presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada,” tegas legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I itu.

Baca juga:

Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN

Politikus PKB itu menambahkan, selain menyampaikan pesan presiden kepada publik, BKP juga harus mampu membuat perencanaan komunikasi yang matang. Hal ini, kata Deng Ical, sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pesan maupun kerancuan dalam komunikasi pemerintah.

“Badan komunikasi harus menyusun strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas dan tidak multitafsir,” pungkasnya. (Pon)