MerahPutih.com - Pemerintahan Prabowo memasusi usia 2 tahun, banyak klaim kebehasilan yang dinarasaikan namun juga banyak kritik atas keberhasilan tersebut dari publik.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyoroti klaim keberhasilan kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto selama 2 tahun menjabat.
Pemerintahan itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, keberhasilan suatu pemerintahan seharusnya berdasarkan penilaian rakyat. Sebab, dua tahun pemerintahan Prabowo publik disodorkan klaim kontradiksi terkait keberhasilan pembangunan. Pemerintah mengklaim sejumlah capaian strategis seperti swasembada pangan, penghematan anggaran, dan peluncuran program sosial berskala besar.
Kesejahteraan petani juga diklaim meningkat. Nilai Tukar Petani (NTP) menembus rekor tertinggi di angka 131,11 pada September 2026, ditopang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500/kg serta penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen.
Baca juga:
Poin Poin Pertemuan Presididen Prabowo Dengan Sekjen PBB António Guterres di Hambalang
Prestasi lainnya Indonesia diklaim menuju kemandirian energi. Indonesia resmi menghentikan impor solar dari luar negeri dengan memanfaatkan bahan baku minyak sawit domestik untuk transisi energi bersih.
Bahkan Indonesia diklaim mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional bertahan di atas 5 persen. Hal itu diklaim menjadikan Indonesia salah satu titik terang (bright spot) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diklaim tumbuh 12,26 persen pada triwulan II 2026. Hal itu disertai peningkatan konsumsi pemerintah dan alokasi anggaran besar untuk pendidikan, pertahanan, serta program sosial.
Jadi, acuan keberhasilan suatu pemerintahan seharusnya berdasarkan penilaian rakyat. Hal itu kiranya sejalan dengan prinsif demokrasi,
kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (19/10).
Pemerintah yang demokratis seharusnya mendengarkan penilaian rakyat terhadap kinerjanya, bukan klaim sepihak. Dengan begitu, pemerintah demokratis akan terus menyusun program kerjanya berdasarkan kebutuhan rakyatnya.
Semua itu meminta pembangunan harus menggunakan pendekatan bottom up. Hanya dengan begitu pemerintahan di negara demokratis menjadikan rakyat sebagai raja dan pemerintah sebagai pelayan,
katanya.
Di sisi lain, dari lembaga swadaya seperti CELIOS (Center of studi Economic and Law Studies) bersama Kabinet Bayangan memberikan "rapor merah" dengan skor kepuasan publik yang rendah.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting / SMRC (1–10 Oktober 2026) mencatat, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara umum turun dari 81,2 persen (November 2025) menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, serta kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi merosot ke angka 40 persen.
Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto bahkan hanya 9,8 persen dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), jauh di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (35,5 persen) dan Anies Baswedan (10,3 persen).
Jadi, ada kesenjangan (gap) antara klaim keberhasilan pemerintah dengan kepuasan dan elektabilitas terhadap pemerintah dan Prabowo menurut publik berdasarkan hasil survei,
katanya. (Asp)