MerahPutih.com - Celios bersama Kabinet Bayangan merilis laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang antara lain mengukur persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam peluncuran laporan pada Minggu (11/10), Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa 75 persen dari 1.122 responden mengaku stres terhadap kebijakan pemerintah. Persoalan yang banyak dikeluhkan responden meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan penegakan hukum.
Partai Gerindra mengkritik rapor dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) karena tidak objektif.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai laporan tersebut memuat tuduhan tanpa bukti, termasuk penilaian mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
Baca juga:
Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara,
katanya.
Klaim Celios mengenai 75 persen responden yang mengaku stres akibat kebijakan pemerintah terlalu berlebihan dan mendramatisasi proses penyesuaian ekonomi. Presiden Prabowo tidak dipilih untuk menyenangkan pengamat, melainkan menjalankan perubahan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia membantah penilaian mengenai pembatasan kebebasan sipil dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan, demokrasi tetap berjalan terbuka karena masyarakat masih dapat menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk melalui publikasi laporan Celios.
Selain itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil tanpa membedakan pihak yang melakukan pelanggaran dan menilai kritik terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo tidak mempertimbangkan karakter kepemimpinan yang menurutnya mengutamakan ketegasan dan kepentingan negara.
Terkait perubahan susunan kabinet, ia mengatakan evaluasi dan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif.
Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar,
ujarnya.
Sugiat mempertanyakan metode penilaian dalam laporan Celios yang menurutnya lebih mencerminkan opini kelompok tertentu dibandingkan ukuran objektif kinerja pemerintahan.
Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari,
katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra itu menyatakan pemerintah tetap berfokus pada indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Sangat disayangkan jika dinamika penyesuaian kebijakan ekonomi transisi ini digiring oleh pihak tertentu seolah-olah membuat seluruh rakyat stres, padahal mayoritas masyarakat tetap optimistis menatap masa depan,
ujarnya.