Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perayaan malam tahun baru digelar sederhana tanpa kembang api dan diawali doa lintas agama.

Dishub DKI Jakarta menutup 33 ruas jalan di kawasan Sudirman-Thamrin saat malam tahun baru 2026. Penutupan berlaku mulai pukul 18.00 WIB.

Pemprov Jakarta menuntaskan 6.050 ijazah tertahan sepanjang 2025 lewat program pemutihan dengan anggaran Rp 14,9 miliar. Tahap V diserahkan kepada 2.753 siswa.

Aksi buruh menolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,72 juta terus berlanjut. Gubernur DKI Pramono Anung menjelaskan dasar penetapan sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025.

Dana donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui lembaga kemanusiaan terpercaya, dengan fokus pada bantuan kemanusiaan dan pemulihan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Okupansi kereta api jarak jauh yang melebihi angka 100 persen, hal ini disebabkan adanya penumpang dinamis yaitu penumpang yang turun-naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir.

Pramono dan Wagub Rano Karno serta jajaran Forkopimda sendiri akan mengikuti perayaan pergantian tahun di kawasan Bundaran HI.

Penurunan tersebut dipengaruhi kebijakan pelarangan kembang api serta konsep perayaan yang lebih menonjolkan empati dan solidaritas.

Pada Rabu (31/12), MRT beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 23.59 WIB hingga Kamis (1/1/2026) pukul 02.00 WIB.

Hingga saat ini arus Natal dan Tahun Baru terpantau cukup terkendali. Sekitar 64 persen masyarakat telah meninggalkan wilayah Jakarta menuju berbagai daerah

PAM Jaya bakal menambah sekitar 450 ribu sambungan air bersih atau setara dengan pembangunan jaringan pipa sepanjang 1.000 kilometer.

Pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra dilakukan secepat mungkin.

UMP yang ditetapkan Gubernur Pramono lebih rendah Rp 160 ribu ketimbang KHL yang telah diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Api dipadamkan sepenuhnya pada pukul 21.20 WIB dengan memanfaatkan fasilitas hydrant yang tersedia di sisi barat Gedung Sarinah.

Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.