PKS Nilai Pernyataan Bamsoet soal Pemilu 2024 Tidak Bijak

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 09 Desember 2022
PKS Nilai Pernyataan Bamsoet soal Pemilu 2024 Tidak Bijak

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang meminta penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk dipikir ulang.

Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pernyataan Bamsoet tersebut tidak bijak di tengah penyelenggara Pemilu yang sedang menyiapkan tahapan pesta demokrasi 2024.

Baca Juga:

Bamsoet Dukung Gibran Maju di Pilgub DKI 2024

"Semua pihak sudah bersiap diri menghadapi Pemilu 2024. KPU dan Bawaslu pun sudah bekerja, pernyaataan ini tidak bijak," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (9/12).

Mardani menegaskan, Pemilu 2024 merupakan agenda konstitusional yang harus dijalankan. Karena itu, Mardani menyayangkan ada pihak-pihak yang justru ingin melanggengkan kekuasaan.

"Pemilu 2024 merupakan tugas konstitusional dan hak rakyat untuk mendapatkannya," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Baca Juga:

Bamsoet Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Terus Meningkat

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang. Alasannya, Pemilu 2024 berpotensi memanaskan suhu politik nasional.

Terlebih, kata Bamsoet, publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Hasil survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut, 73,2 persen tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. (Pon)

Baca Juga:

Bamsoet Bicara soal Usul Utusan Golongan Kembali Masuk MPR

#Pemilu #Pemilu 2024 #DPR RI #Bambang Soesatyo #PKS #Mardani Ali Sera
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - 49 menit lalu
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Saat ini Baleg fokus menyempurnakan sistem kolektivitas dan hak ekonomi bagi pencipta lagu, penyanyi, serta lembaga manajemen kolektif (LMK).
Dwi Astarini - 2 jam, 41 menit lalu
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Indonesia
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat 707 pabrik AMDK yang beroperasi di Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Perlu pendalaman terkait dengan sistem manajemen kolektif yang selama ini menjadi sorotan dalam tata kelola royalti di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Komisi III DPR mendorong pembentukan TGPF untuk mengusut kasus penemuan kerangka Farhan dan Reno di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Bagikan